Korupsi di Pertamina: Akankah Kompetisi Jadi Solusi?

Korupsi di Pertamina: Akankah Kompetisi Jadi Solusi?

Kasus korupsi di lingkungan anak usaha Pertamina kembali mencuat. Kejaksaan Agung menetapkan Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, Riva Siahaan, sebagai tersangka dalam dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang. Salah satu modusnya: membeli Pertalite dengan harga Pertamax, lalu memodifikasinya menjadi Pertamax.

Praktik semacam ini menunjukkan betapa buruknya tata kelola di sektor energi kita. Pengondisian produksi dalam negeri agar tetap kurang, ketergantungan pada impor, markup biaya pengiriman, hingga manipulasi kualitas BBM demi keuntungan pribadi—semua ini adalah pola yang terus berulang.

Lalu, bagaimana solusi jangka panjangnya? Salah satu opsi yang layak dipertimbangkan adalah membuka pasar BBM lebih luas bagi kompetitor. Jika batas bawah harga BBM dihapus, SPBU swasta dan asing bisa menawarkan harga yang lebih kompetitif, memaksa Pertamina untuk lebih efisien.

Namun, di sinilah tantangannya. Selama ekosistem bisnis energi masih dikendalikan oleh kepentingan tertentu, reformasi yang mendorong efisiensi akan selalu berhadapan dengan tembok kepentingan oligarki. Mafia impor BBM yang selama ini mendapat keuntungan dari sistem yang tidak transparan tentu tidak akan tinggal diam.

Apakah dengan memperbanyak kehadiran pemain asing seperti Petronas atau Shell di Indonesia bisa menjadi pemantik perubahan? Bisa jadi. Tapi tanpa reformasi menyeluruh dalam tata kelola energi dan keberpihakan regulasi pada efisiensi serta transparansi, kompetisi bisa saja hanya menjadi kosmetik belaka.

Pada akhirnya, keberanian untuk mereformasi sistem yang korup jauh lebih penting daripada sekadar menambah jumlah pemain di industri. Tanpa itu, kasus serupa akan terus berulang, hanya dengan wajah-wajah baru.